Cara Daftar Franchise Agen JNE dengan mudah

Posted on
Advertisements

 

Kelemahan Agen Franchise JNE

  1. Ongkir tak sesuai dengan yang ada di situs resmi JNE. Ongkir juga berbeda pada tiap agen yang sejatinya lokasinya berdekatan/masih satu wilayah. Namun semuanya tetap saja lebih mahal dari yang tertera di situs JNE.
  2. AWB number kadang tak dapat dilacak, tahu-tahu dapat sms dari pembeli bahwa barang sudah sampai ke tangan penerima.

Selain itu menurut saya system dan kinerja JNE sangatlah baik.

Advertisements

Baca juga Rekomendasi Bisnis Franchise Jasa Pengiriman

Cara Daftar Franchise Agen JNE

Franchise Agen JNE

A. SYARAT ADMINISTRASI (UMUM)

  1. Mengisi Formulir Pendaftaran Sales Counter Registration Form (SCRF)
  2. Copy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
  3. Pas foto berwarna pemohon (latar belakang merah) ukuran 4×6 sebanyak 1 (satu) lembar
  4. Copy rekening koran 3 bulan terakhir
  5. Membayar biaya perlengkapan sales
  6. Memberikan uang jaminan (security/cash deposit)
  7. Copy kepemilikan tempat lokasi usaha sebanyak 1 (satu) lembar
    • Perjanjian sewa menyewa apabila tempat usaha berstatus sewa
    • Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli (AJB) apabila milik pribadi
  8. Copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari aparat setempat (bila calon lokasi agen berbeda dengan domisili perusahaan) sebanyak 1 (satu) lembar
  9. Copy Surat Izin Gangguan/HO (Hinderordonnantie) yang dikeluarkan dari Dinas Perijinan Pemerintah Daerah setempat
  10. Copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
  11. Foto dan denah letak calon lokasi usaha
    • Tampak luar (4 sisi pengambilan dari depan, kiri, kanan dan arah jalan)
    • Tampak dalam (4 sisi pengambilan sisi kiri dan kanan menghadap dalam dan luar)

Baca juga Bisnis Franchise Minuman Teh Kekinian

B. SYARAT ADMINISTRASI (KHUSUS)

1.       PERORANGAN (Berlaku di Cabang Utama tertentu)

  • Copy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi sebanyak 1 (satu) lembar

2.      BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

  • Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berikut perubahan terakhir (bila ada) sebanyak 1 (satu) rangkap
  • Copy KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (yang tertera pada Akta Pendirian Perusahaan)
  • Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku
  • Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)/Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak
  • Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang masih berlaku

3.      KOPERASI (Berlaku di Cabang Utama tertentu)

  • ​​Bentuk Koperasi adalah Primer dan Sekunder
  • Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berikut perubahan terakhir (bila ada) sebanyak 1 (satu) rangkap
  • Copy KTP pengurus yang tertera di Akta Pendirian Koperasi
  • Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku
  • Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang masih berlaku Persyaratan Keagenan JNE
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi/ Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)/Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak
  • Surat Kuasa pengurus kepada yang dikuasakan untuk membuka keagenan JNE

 

Advertisements

4.      YAYASAN​

  • ​​Yayasan dan Badan Usaha Yayasan yang didaftarkan telah berdiri minimal 5 (lima) tahun
  • Bentuk Yayasan adalah Panti Asuhan Yatim/Piatu, Jompo atau Tuna Netra
  • Copy Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berikut perubahan terakhir (bila ada) sebanyak 1 (satu) rangkap
  • Copy Akta Pendirian Badan Usaha Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berikut perubahan terakhir (bila ada) sebanyak 1 (satu) rangkap
  • Sesuai dengan pasal 3 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”

  • UU No. 24 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam penjelasan pasal 3,

“Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya”

  • Copy KTP Pengurus yang tertera di Akta pendirian badan usaha yayasan
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha yayasan/Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)/Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak
  • Biaya perlengkapan sales disediakan oleh pemegang merk (PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR) berdasarkan persetujuan dari Cabang Utama dan Manajemen.

Demikian Cara Daftar Franchise Agen JNE dengan mudah semoga artikel ini bermanfaat untuk para pembaca sekalian.

Advertisements